Aset Pemprov Seharusnya Rp 100 Triliun

BANDUNG, TRIBUN - Nilai aset Pemerintah Provinsi Jabar ditaksir mencapai Rp 100 triliun. Namun yang tercatat di Pemprov Jabar, sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2008, hanya 11 triliun. Nilai yang aset yang jauh berbeda itu dipertanyakan anggota Komisi A DPRD Jabar Deden Darmansyah.

"Dengan 4.500 bidang tanah dan bangunan dinilai secara kasar bisa mencapai Rp 100 triliun. Tapi tahun 2008 nilai aset hanya 11 triliun. Diharapkan tahun 2010 sudah disesuaikan dengan harga saat ini," ujar Deden, Sabtu (23/7).

Deden mengatakan, rendahnya nilai aset kemungkinan disebabkan banyak yang belum terdeteksi keberadaannya dan banyak aset yang terbengkalai, tidak bersertifikat, dan tidak jelas lokasi dan kedudukannya. Deden juga mengharapkan aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga diperbaharui nilai kontraknya karena tidak menutup kemungkinan masih berpatokan tarif lama.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan beberapa hari lalu mengatakan nilai aset belum seluruhnya didata sehingga hasil audit BPK diberi nilai laporan APBD Jabar tahun 2008 dengan wajar dengan catatan (WDC). Heryawan mengharapkan tahun 2010 nilai BPK terhadap laporan APBD Pemprov Jabar meningkat darii WDC menjadi wajar tanpa catatan (WTC).

"Pemprov Jabar telah membenahi aset dan telah ditemukan 374 titik aset. Selain itu juga seluruh aset sedang diupayakan untuk memiliki sertifikat," ujar Heryawan.

Menurut Heryawan, dari 4.500 bidang tanah yang sudah memiliki sertipikat baru 1.000 bidang. Sisanya secara bertahap akan disertifikatkan. "Targetnya setahun bisa 1.000 sertifikat tapi nyatanya hanya 20 yang mampu disertifikatkan karena terkendala oleh dokumen yang dimiliki sehingga BPN sulit memproses," ujar Heryawan. (tsm)

Pesan Wagub untuk Viking

KIARAPAYUNG, TRIBUN-Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf  berpesan dan berharap Viking di usianya yang ke-17 bisa memberikan dukungan yang positif dalam perjalanan Persib Bandung ke depannya.

"Jangan sampai Viking dimanfaatkan oleh geng motor, kemudian ugal-ugalan di jalan. Berikan dukungan yang positif bagi Persib," kata Dede.

Sementara Ketua DPRD Kota Bandung Erwan menuturkan, Viking saat ini sudah matang dan dewasa. "Viking sudah dewasa. Dan semoga Viking bisa terus memberikan dukungan positif kepada Persib," ujar Erwan.

Dede  tak mau mendengar ada lagi bobotoh yang bertindak anarkistis saat mendukung tim kesayangannya. "Karena jika terjadi demikian yang rugi adalah Persib. Jangan sampai persiapan dan perjuangan tim rusak gara-gara hal seperti ini," ucapnya.(tis)

Tak Lunas PBB, Pejabat Pemkot Tak Bisa Naik Jabatan

BANDUNG, TRIBUN- Syarat kenaikan jabatan bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tidak hanya prestasi kerja. Taat pajak pun menjadi satu kriteria penilaian yang tidak kalah penting. Para pejabat yang tidak taat pajak, tidak akan mendapatkan kesempatan naik jabatan.

"Yang tidak punya bukti lunas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan, Red), saya tidak akan menandatangani DP3 yang diajukan untuk kenaikan jabatan, " ungkap Wali Kota Bandung Dada Rosada saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pemkota Bandung-Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar I di Gedung Keuangan, Jalan Asia Afrika, beberapa saat lalu.

Bukti lunas PBB, kata Dada menjadi syarat dasar yang harus dipenuhi dalam kenaikan jabatan di lingkungan Pemkot Bandung. Lunas PBB merupakan bukti ketaatan para pejabat yang merupakan panutan bagi masyarakat.

Aturan tersebut telah ditetapkan sejak lama dan akan tetap dilaksanakan dalam pertimbangan kenaikan pangkat pejabat. Aturan ini juga sama dengan aturan wajib cinta lingkungan bagi pejabat Pemkot Bandung.

"Pejabat pemkot juga harus cinta lingkungan, yang tidak cinta lingkungan ya tidak bisa mendapatkan jabatan," tegas Dada. (*)